Pacitanupdate.com | Pacitan – Program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat Kabupaten Pacitan. Program yang seharusnya menjadi angin segar bagi ibu hamil dan menyusui, justru memunculkan tanda tanya besar.
Program MBG yang mulai bergulir sejak 6 Januari 2025 ini ditujukan kepada empat kelompok sasaran, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, dengan penyaluran yang difokuskan melalui Posyandu. Di Kabupaten Pacitan sendiri, bantuan makanan bergizi disebut-sebut telah dibagikan melalui kader Posyandu, dengan sistem pengembalian wadah makanan setelah digunakan.
Namun, publik dikejutkan oleh sebuah video yang beredar di media sosial, menunjukkan adanya kebingungan dan keluhan dari warga penerima manfaat terkait skema pengembalian wadah makanan yang dinilai merepotkan dan tidak efisien.
Menanggapi viralnya video tersebut, tim media Pacitanupdate.com bersama Nasionaldetik.com langsung mengonfirmasi Kepala Puskesmas Pacitan, drg. Suprapti. Namun, jawaban yang diberikan justru menambah kebingungan.
"Saya tidak memahami tentang pendistribusian makanan yang dijalankan oleh kader Posyandu tersebut. Saya akan mencari tahu miss komunikasinya di mana dan letak permasalahannya, terutama soal pengembalian wadah itu," ujar Suprapti saat ditemui, Kamis malam (17/4/2025).
Pernyataan tersebut tentu memunculkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin seorang kepala puskesmas tidak mengetahui jalannya program yang seharusnya berada di bawah koordinasinya?
Lebih lanjut, drg. Suprapti menyebut akan menelusuri adanya miskomunikasi terkait teknis pendistribusian makanan bergizi, serta mengevaluasi apakah program ini dijalankan atas nama puskesmas atau melalui instruksi pihak lain.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, dr. Daru Mustikoaji, juga belum dapat memberikan penjelasan konkret.
“Nggih, ini sedang kami cari tahu dulu, apakah bantuan ini dari puskesmas atau dari desa. Masih akan kami klarifikasi ke lapangan,” ujarnya singkat.
Kebingungan dari dua pejabat kesehatan ini justru menambah keraguan publik atas transparansi dan koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Warga berharap, program yang tujuannya mulia ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan benar-benar dijalankan secara tepat, terstruktur, dan jelas akuntabilitasnya.(Tim)